Demokrasi Boneka

Hari ini kita hidup di era di mana sebuah quote sederhana bisa menjadi hukum tak tertulis yang lebih sakral daripada peraturan resmi. "Jadilah perubahan yang ingin kamu lihat di dunia," katanya. Inspiratif, bukan? Tapi coba renungkan: perubahan apa yang mereka maksud? Apakah itu tentang menambal jalan berlubang di depan rumah, atau justru menutup lubang pemikiran kita agar terus tunduk pada status quo?

Pemerintah dan para tokoh berpengaruh gemar menyajikan kata-kata manis, lengkap dengan latar musik orkestra di video kampanye mereka. Kata-kata itu menyelinap ke dalam kepala kita, menjadi mantra sehari-hari yang kita ulang-ulang. Tidak peduli seberapa absurd atau tidak relevannya, begitu diucapkan oleh seorang pejabat, motivator, atau bahkan selebgram, mendadak itu berubah menjadi undang-undang sosial. “Hidup hemat adalah kunci,” ujar salah satu menteri sambil menikmati brunch di hotel bintang lima. Tentu, hemat itu penting—untuk kita, bukan untuk mereka.

Dalam realitas yang kian absurd ini, politik telah merambah ke semua aspek hidup kita. Harga makanan naik? Itu karena "dinamika global." Pajak terus membengkak? Demi “kesejahteraan bersama.” Bahkan hiburan kita tidak luput dari campur tangan politik. Apa yang kita tonton, dengarkan, dan baca—semuanya sudah difilter, diwarnai, bahkan diseleksi sedemikian rupa agar kita tetap nyaman duduk di kursi kita sambil bertepuk tangan untuk pertunjukan demokrasi boneka yang dimainkan.

Di panggung ini, demokrasi bukanlah tentang suara rakyat; ia lebih seperti dalang yang menggerakkan boneka kayu. Kita, sebagai boneka, bergerak mengikuti tarikan benang yang tersembunyi. Para pemimpin bermain peran sebagai pembela rakyat, sementara di balik layar, mereka sibuk menjaga kekuasaan mereka. Seolah-olah, kita diberi pilihan dalam pemilu, tetapi pilihannya hanya antara boneka yang berbeda warna. Tidak ada yang benar-benar berbeda; semuanya sudah diatur untuk memastikan permainan tetap berjalan sesuai rencana.

Lalu, di mana peran kita? Ah, jangan lupa: kita adalah penonton sekaligus aktor dalam skenario ini. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang kontroversial, buzzer siap dengan narasi pembelaan. Mereka tidak hanya memperkuat posisi pemerintah; mereka menciptakan ilusi bahwa setiap langkah pemerintah adalah “untuk kebaikan bersama.” Bayangkan, sebuah tweet bisa menjadi tameng, sebuah meme bisa menjadi pedang, dan sebuah quote bisa menjadi kitab suci.

Demokrasi, katanya, adalah pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Tapi tunggu sebentar, siapa rakyat yang dimaksud? Karena jelas, bukan kita. Rakyat yang dimaksud adalah mereka yang memiliki akses ke kekuasaan, yang bisa duduk santai di ruang ber-AC sambil membahas nasib kita tanpa pernah benar-benar memahami apa yang kita alami. Kita? Kita hanyalah angka dalam survei, statistik dalam laporan, dan suara dalam kotak suara.

Namun, yang paling ironis adalah bagaimana kita sendiri turut memperkuat status quo ini. Kita mengulang quote-quote itu tanpa berpikir kritis. Kita menyukai dan membagikan narasi yang sebenarnya mengekang kita. Kita bahkan rela berdebat dengan sesama, membela mereka yang sebenarnya tak peduli pada kita. Di mana letak kesalahan kita? Mungkin pada ketidaksadaran kita, atau mungkin karena kita terlalu sibuk bertahan hidup sehingga lupa untuk mempertanyakan.

Demokrasi, dalam bentuknya yang sekarang, hanyalah sebuah kediktatoran yang terselubung dalam kemasan mewah. Kita diberi boneka untuk dipilih, diberi janji untuk dipercayai, dan diberi narasi untuk diikuti. Sementara itu, mereka yang di atas tetap nyaman, memastikan benang-benang kekuasaan tetap kuat terikat.

Maka, saat berikutnya kamu membaca sebuah quote inspirasional atau melihat sebuah narasi megah di media sosial, cobalah berhenti sejenak. Tanyakan pada dirimu: apakah ini benar-benar untuk kebaikan bersama, atau hanya demi mempertahankan status quo yang ada? Karena sejatinya, di balik semua kata-kata indah itu, ada sebuah kekuasaan yang terus memeluk erat boneka-boneka mereka—dan kita hanyalah salah satunya.